Berdasarkan undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor II tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Setiap ASN dituntut memiliki profesionalisme yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya melaksanakan kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan mempercepat perusahaan dan kesatuan NKRI.

Rekonsilasi percepatan regulasi indeks profesionalisme ASN ini dilaksanakan selama 5 ( lima ) hari dari tanggal 3 s/d 7 Oktober 2022 bertempat di BKD – PSDM Kabupaten Lombok barat dari hasil rekan IP ASN terdapat sekitar 80% perangkat daerah yang sudah menyelesaikan pengimputan data IP ASN. Sisanya 20% untuk perangkat daerah besar yaitu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kesehtan, dan Dinas Pertanian masih terus melaksanakan proses pengimputan data IP ASN. Hasil sementara PIP ASN Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 sekitar 50,3% namun harus terus ditingkatkan.

Ringkasnya bahwa rekon IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya perkembangan profesionalisme ASN. Peningkatan instrumen yang dijadikan sebagai standar pengeluaran IP ASN adalah ada 4 instrumen yakni, kualifikasi ( tingkat pendidikan ), kompetensi ( pelatihan – pelatihan yang telah di laksanakan ), kinerja dan disiplin.

            Tujuan dari Rekon IP ASN ini untuk mengetahui tingkat pencapaian profesionalitas  di sebuah organisasi untuk memberikan ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan kualitas ASN dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan perkembangan profesionalitas ASN dalam suatu organisasi di masa yang akan datang.