Izin dan Tugas Belajar

 

DASAR HUKUM

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Selengkapnya tentang Surat Edaran Tersebut bisa di download DISINI)

 

PERBEDAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PNS

Tugas Belajar

Izin Belajar

Bersifat penugasan sehingga memerlukan izin dan surat tugas

Tidak bersifat penugasan melainkan izin, diperlukan izin dari pimpinan

Biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan Internasional sponsor, atau yang lain

Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS

Dibebaskan dari jabatan (off dari kerjaan kantor)

Tidak dibebaskan dari jabatan kantor (tidak off dari kerjaan kantor)

Waktu penyelesaian pendidikan diatur dan dapat diperpanjang

Waktu penyelesaian pendidikan tidak diatur

Ada kewajiban bekerja kembali dengan durasi yang telah ditentukan

Tidak ada kewajiban kerja kembali

Batas usia minimal diatur

Batas usia minimal tidak diatur (kecuali diatur di Lembaga Pendidikan)

 

PERSAMAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN  BELAJAR

  • Sama-sama harus mendapatkan izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang
  • PNS yang telah selesai tugas belajar dan izin belajar sama-sama tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

 

IZIN BELAJAR

PERSYARATAN

  • Surat permohonon pribadi (asli)
  • Surat rekomendasi dari Kepala Instansi (kepala Sekolah untuk Guru) (asli)
  • Fotokopi SK CPNS dan SK PNS (legalisir)
  • Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir)
  • Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
  • Fotokopi ijazah terakhir (legalisir)
  • Surat keterangan lulus dari Lembaga Pendidikan (asli)
  • Surat keterangan kuliah dari kampus (asli)
  • Kampus/jurusan (program studi) minimal akreditas B
  • Pendidikan yg ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi (linier)
  • Untuk jabatan fungsional melampirkan SK pengangkatan jabatan fungsional

 

ALUR PELAYANAN IZIN BELAJAR

  1. Pemohon membawa berkas persyaratan Izin Belajar ke Resepsionisis BKD PSDM
  2. Resepsionis mengajukan Surat Permohonan Izin Belajar kepada Kepala BKD PSDM
  3. Kepala BKD PSDM membuat disposisi ke Bidang Diklat Pegawai
  4. Bidang Diklat Pegawai memverifikasi berkas
  5. Dari Verifikasi diperoleh :
  • Berkas kurang, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
  • Berkas lengkap, dibuat konsep surat dan diajukan keatasan
  1. Surat Izin Belajar yang sudah ditandatangani
  2. Surat Izin Belajar selesai dan diberikan kepada Pemohon

  

TUGAS BELAJAR

PERSYARATAN

  • Surat permohonon pribadi (asli)
  • Surat rekomendasi dari Kepala Instansi (kepala Sekolah untuk Guru) (asli)
  • Fotokopi SK CPNS dan SK PNS (legalisir)
  • Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir)
  • Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
  • Fotokopi ijazah terakhir (legalisir)
  • Surat keterangan lulus dari Lembaga Pendidikan (asli)
  • Surat keterangan kuliah dari kampus (asli)
  • Kampus/jurusan (program studi) minimal akreditas B
  • Pendidikan yg ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi (linier)
  • Untuk jabatan fungsional melampirkan SK pengangkatan jabatan fungsional
  • Usia Maksimal :
  1. DI, DII, DIII dan S1 Max 25 Tahun
  2. S2 Max 27 Tahun
  3. S3 Max 40 Tahun
  • Adanya Surat Keterangan Dari Lembaga Pemberi Beasiswa
  • PNS yg Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dibebaskan dari jabatannya

 

ALUR PELAYANAN TUGAS BELAJAR

  1. Pemohon membawa berkas persyaratan Tugas Belajar ke Resepsionisis BKD PSDM
  2. Resepsionis mengajukan Surat Permohonan  Tugas Belajar kepada Kepala BKD PSDM
  3. Kepala BKD PSDM membuat disposisi ke Bidang Diklat Pegawai
  4. Bidang Diklat Pegawai memverifikasi berkas
  5. Dari Verifikasi diperoleh :
  • Berkas kurang, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
  • Berkas lengkap, konsep surat dibuat dan diajukan kepada Kepala BKD PSDM
  1. Kepala BKD PSDM memeriksa dan melanjutkan ke Sekretaris Daerah
  2. Sekretaris Daerah memeriksa dan melanjutkan ke Bupati
  3. Bupati menandatangangi surat
  4. Tugas Belajar selesai dan diserahkan kepada Pemohon.

           

TEMPAT PENGURUSAN : BIDANG DIKLAT PEGAWAI 

Sambutan