SURAT EDARAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG KETENTUAN MUTASI PNS

Foto untuk : SURAT EDARAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG KETENTUAN MUTASI PNS
Share

SURAT EDARAN 

Nomor : 800/1532.2/BKD-PSDM/2019

 

TENTANG

KETENTUAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

 

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,  dengan ini kami sampaikan peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hal yang dimaksud, sebagai berikut :

  1. Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

 

  1. Maksud dan Tujuan :
  1. Maksud

Yang dimaksud Mutasi pada Surat Edaran ini adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.  

  1. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

 

  1. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Mutasi
  1. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :
  1. Berstatus PNS;
  2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  3. Surat Permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  4. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal yang menyebutkan jabatan yang diduduki;
  6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
  7. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  8. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  9. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas;
  10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal.
  1. Prosedur Pelaksanaan Mutasi :
  1. PNS yang mengajukan usul pindah instansi bersurat ke PPK Instansi penerima;
  2. PPK Instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Instansi asal untuk meminta persetujuan;
  3. Apabila PPK asal menyetujui, maka PPK asal memberikan persetujuan mutasi;
  4. Atas dasar persetujuan mutasi tersebut, PPK menyampaikan usul mutasi kepada BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
  5. Berdasarkan pertimbangan teknis BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

 

  1. Ketentuan lain
  1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Pasal 19 angka 1 (satu) huruf h PNS Tugas belajar wajib tidak pindah Instansi (mutasi) setelah lulus minimal 10 (sepuluh) tahun;
  2. Sehubungan dengan banyaknya PNS yang memasuki masa purna tugas serta yang mengajukan pindah tugas keluar dari Kabupaten Lombok Barat, maka diminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak memberikan/menerbitkan rekomendasi atau persetujuan pindah tugas PNS keluar dari Kabupaten Lombok Barat.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

 

BUPATI LOMBOK BARAT,

 

TTD

H. FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si.

 

 

Catatan : Selengkapnya tentang surat edaran ini dapat dilihat disini

Sambutan